Pengunduran diri Perdana Menteri Yemen, Salem bin Breik, pada 15 Januari 2026 menjadi sorotan utama di kalangan politik regional. Keputusan ini diambil setelah Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC), mengangkat Shaya Mohsen al-Zindani sebagai penggantinya. Langkah reshuffle ini muncul di tengah kekalahan militer Dewan Transisi Selatan (STC), kelompok separatis yang sebelumnya didukung Uni Emirat Arab (UEA), di wilayah selatan dan timur Yemen.
Media sosial, khususnya platform X, ramai membahas mundurnya Bin Breik. Banyak cuitan yang menuding pengunduran dirinya disebabkan kelemahan pribadi, pengeluaran bulanan hingga 10 miliar riyal untuk Aidarus al-Zoubaidi, pemimpin STC, serta ketidakmampuan menangani daftar tunjangan pejabat di luar negeri. Meski begitu, alasan resmi lebih menekankan pada reformasi pemerintahan dan penyatuan kekuatan menghadapi Houthi.
PLC menegaskan pengunduran diri Bin Breik dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemerintahan baru yang fokus pada pemulihan institusi negara, pembersihan korupsi, dan penguatan kesatuan berdaulat. Sumber resmi dari Sana’a News Agency menambahkan reshuffle ini sebagai bagian dari transformasi politik pasca-kekalahan STC, dengan tujuan mengurangi pengaruh UEA dalam kabinet.
Salem bin Breik dianggap dekat dengan STC dan sering dikritik sebagai figur lemah menghadapi tuntutan separatis. Media Yemen menyebut pemerintah membayar miliaran riyal setiap bulan sebagai “biaya operasional” STC di Aden. Pengeluaran ini dianggap menguras kas negara dan menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji pegawai negeri.
Isu 10 miliar riyal per bulan untuk Aidarus al-Zoubaidi pertama kali muncul pada 2022 setelah pembentukan PLC. Bin Breik sempat mencoba menunda pembayaran ini dan bahkan mengancam mundur, namun tekanan dari STC membuatnya bertahan hingga akhirnya mundur pada Januari 2026.
Selain itu, daftar tunjangan pejabat, jurnalis, dan tokoh Yemen di luar negeri menjadi beban lain bagi Bin Breik. Pada Agustus 2025, ia menyebut daftar ini “lubang hitam korupsi” dengan ribuan penerima tidak jelas, dan mengancam mundur jika daftar ini tidak dihentikan. Permintaannya ditolak oleh Presiden Rashad al-Alimi.
Rumor reshuffle ini diperkuat tuduhan adanya pertemuan rahasia di Muscat antara Arab Saudi dan Houthi. Banyak komentar sarkastis menyebut al-Zindani sebagai “figur yang ditunggu-tunggu” dari sayap Oman atau Amerika. Namun, tidak ada bukti resmi yang mengaitkan Muscat langsung dengan pengangkatan PM baru.
Al-Zindani sebelumnya Menteri Luar Negeri sejak Maret 2024 dan mantan Duta Besar Yemen untuk Saudi. Pengangkatannya dianggap aman bagi Riyadh karena diharapkan membersihkan pengaruh UEA dari pemerintahan. Proses ini terjadi pasca pembubaran STC pada 9 Januari 2026, ketika Aidarus al-Zoubaidi melarikan diri ke Abu Dhabi setelah ultimatum Saudi.
Para analis politik menilai tuduhan konspirasi Muscat lebih mencerminkan frustrasi kelompok pro-STC yang merasa “dijual” oleh Saudi demi perdamaian dengan Houthi. Meski konferensi mediasi berlangsung di Riyadh, isu ini tetap menyebar di X sebagai simbol ketidakpuasan terhadap reshuffle.
Di sisi ekonomi, Yaman masih sangat bergantung pada dukungan Saudi. Riyadh menyuntikkan hingga 90 juta dolar pada Januari 2026 untuk menutup defisit anggaran PLC, termasuk pembayaran gaji pegawai sipil dan militer. Ketergantungan ini menjadi tanda bahwa negara belum mampu mandiri pasca-perang.
Pendapatan Yaman terfragmentasi karena blokade ekspor minyak dan penguasaan pelabuhan strategis oleh Houthi. Wilayah utara, termasuk Sana’a dan Hodeidah, tetap berada di bawah kontrol Houthi, sehingga PLC hanya mengelola wilayah selatan dan timur dengan populasi lebih kecil. Fragmentasi ini membuat ekonomi PLC tetap rentan meski jumlah penduduk yang diurus lebih sedikit.
Dibandingkan dengan Suriah dan Afghanistan, pemulihan Yaman berjalan lebih lambat. Di Suriah, pasca jatuhnya Assad pada Desember 2024, pencabutan sanksi Barat dan investasi dari negara Teluk membantu stabilisasi ekonomi. Afghanistan di bawah Taliban juga menunjukkan kemandirian parsial di beberapa sektor, meski masih bergantung pada perdagangan regional.
Reshuffle ini juga menjadi momentum untuk mengurangi pengaruh UEA, yang selama ini mendukung STC. Pembubaran STC membuka jalan bagi dialog selatan, diharapkan bisa mengintegrasikan aspirasi separatis tanpa pemisahan. Saudi berperan sebagai mediator, namun pengaruh UAE di balik al-Zubaidi masih membayangi proses ini.
Politik Yemen yang kompleks membuat rumor mudah menyebar. Konflik antara PLC dan Houthi, serta friksi internal dengan STC, memunculkan ketidakpercayaan tinggi di kalangan publik. Media sosial berperan besar membentuk opini, sering mencampur fakta dan spekulasi.
Pengaruh Saudi terlihat jelas pada reshuffle ini. Riyadh mendorong PLC memilih figur yang mampu menormalkan hubungan dengan Barat, sekaligus memperkuat front anti-Houthi. Al-Zindani dianggap memenuhi kriteria ini, meski kritik dari Selatan soal anti-separatisme tetap ada.
Dampak reshuffle terhadap konflik nasional masih menjadi tanda tanya. Houthi tetap menguasai wilayah utara, sementara PLC berupaya stabilisasi dan reformasi ekonomi. Reshuffle diharapkan memperkuat diplomasi Saudi-Yemen dan mengurangi ketergantungan pada bantuan asing dalam jangka panjang.
Isu korupsi juga tetap menjadi perhatian. Banyak komentar menuduh Bin Breik sebagai “boneka” yang gagal mengelola krisis ekonomi. Inflasi tinggi dan kelaparan memperburuk situasi, menambah tekanan pada PLC untuk segera menunjukkan hasil reformasi.
Pengangkatan al-Zindani sekaligus menandai pergeseran kekuasaan internal PLC dari figur yang pro-STC ke figur diplomatik yang pro-Saudi. Langkah ini diharapkan bisa meminimalkan pengaruh UEA dan memperkuat kesatuan pemerintahan.
Analisis internasional menilai reshuffle ini sebagai langkah penting menuju stabilisasi pasca-konflik. Meski rumor dan spekulasi tetap ada, pemerintah baru di bawah al-Zindani berkomitmen melanjutkan reformasi, termasuk pembersihan korupsi, penyatuan militer, dan normalisasi institusi negara.
Dengan reshuffle PM ini, PLC berharap Yaman bisa melangkah menuju stabilitas, meski tantangan internal dan ancaman Houthi tetap ada. Reformasi ekonomi, pengelolaan bantuan internasional, dan integrasi aspirasi Selatan menjadi kunci keberhasilan pemerintahan baru.
0 comments:
Post a Comment